Paham-Paham Yang Perlu Diluruskan(?)

Waktu membaca 9 menit

 

Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab.

Bukan untuk “aku” jadi “ana”, “sampeyan” jadi “antum”, “sedulur” jadi “akhi”

Kita pertahankan milik kita, kita harus serap ajarannya, tapi bukan budaya Arabnya.

Abdurrahman Wahid (1940-2009)

 

Paham sering diidentikkan dengan suatu pengertian yang mencakup sebuah pengetahuan (knowledge). Oleh sebab itu, paham menjadi sebuah kacamata atau paradigma yang selalu diproduksi sepanjang perjalanan dari sebuah pemikiran. Hal ini akan menarik jika yang dijadikan cara pandang bukanlah dari sebuah teks orisinil.[1] Akibatnya, adalah sebuah cara pandang yang sudah “bergeser”, bahkan bergerak jauh dari teks aslinya, yang tentunya akan berdampak pada perbedaan dalam mencapai sebuah konklusi yang menjadi hasll akhir daripada cara pandang tersebut. Perbedaan tersebut masih bisa ditoleransi jika masih dalam tahap “bungkus/kemasan” bukan pada ranah “substansi”. Dalam bahasa lain, bisa dikatakan bahwa perbedaan tersebut tidak bersifat ideologis, karena sama-sama berangkat dari sebuah akar yang masih satu atau sama dan hanya bersifat furu’iyah (cabang). Lalu, mengapa harus diluruskan? Jika merujuk pada kata “diluruskan”, berarti ada sesuatu yang “tidak beres” pada sesuatu yang dianggap tidak lurus. Oleh sebab itu, kata tersebut mengandung suatu usaha yang membutuhkan sebuah dorongan tertentu, yang kemudian “memaksa” sesuatu tersebut untuk mengikuti, taat atau patuh terhadap suatu dorongan yang muncul. Akibatnya, ada semacam “pertarungan” yang melibatkan dua unsur yang saling berlawanan, yaitu antara objek (sesuatu yang ingin diluruskan) dan subjek (sesuatu yang memberikan dorongan).

Nah, pada pembahasan kali ini yang menjadi objek adalah sebuah paham yang dinilai jelas-jelas “salah kaprah”, sedangkan yang menjadi subjek adalah penjaga tradisi atau paham yang dinilai atau disesatkan oleh sang objek. Bukankah yang punya “kuasa” dalam hal ini adalah sang subjek, untuk menyalahkan sang objek? Bagaimana dalam kasus ini yang ternyata terbalik, yakni sang objek yang seakan mempunyai “kuasa” untuk menyalahkan? Apakah gerangan yang dimiliki oleh sang objek, sehingga ia dapat “menyalahkan” sang subjek? Dapatkah dikatakan bahwa dalam hal ini antara sang “subjek” dan “objek” saling menyalahkan satu sama lain? Mari kita simak bersama, episode lanjutan di bawah ini.

Di tengah gencaran modernisasi persoalan tradisi seakan menjadi dilematis. Satu sisi, tradisi lama ingin diejawantahkan dengan bentuk baru sesuai dengan zaman. Namun di sisi lain, tradisi tersebut juga dikhawatirkan akan kehilangan nilai aslinya. Belum lagi, jika membicarakan berbagai tradisi yang ada di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

Terkait dengan persoalan tradisi tersebut selalu ditarik pada ranah agama. Maka, tak jarang tradisi yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam akan dihakimi sebagai bid’ah. Apakah tradisi itu termasuk dalam kategori bid’ah, musyrik atau tidak, kiranya tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam proses penghakimannya. Karena, selain diperlukan konsentrasi yang mendalam terkait hal tersebut, juga terlalu terburu-buru jika langsung menghakiminya sebagai tradisi yang “dibenarkan” dalam ajaran Islam atau sebaliknya. Selain itu, penghakiman tersebut hanya berangkat dari kulit luar yang belum membedah atau masuk dalam tradisi atau budaya yang menjadi perdebatan itu sendiri. Karakteristik hukum Islam adalah syumul (universal) dan waqiyah (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangannya (penetapan hukum) sangat memperhatikan tradisi, kondisi (sosiokultural) dan tempat masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum. Perjalanan selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (fiqh) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultur setempat.

Tradisi, kondisi (kultur sosial), dan tempat merupakan faktorfaktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Oleh karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Namun, hal ini akan berbeda jika kita perbandingkan dengan kalangan yang mengembangkan pola pikir tekstual. Dalam kacamata kalangan ini bahwa hukum syara’ hanya dapat diketahui dari lefel teks sebagaimana adanya yang tersurat. Fenomena inilah yang oleh Imam al-Ghazali disebut dengan keterpakuan teks. Dalam artian, fenomena atau persoalan sosial baru akan dihukumi dengan menggunakan suatu yang ajeg dan mempunyai sejarah tersendiri atau dalam bahasa lain ada “benturan” atau bahkan “pemaksaan” epistemologi. Salah satu yang bisa dijadikan contoh adalah terkait dengan keterangan “pencuri laki-laki atau perempuan maka potonglah kedua tangannya; al-Qur’an surat al- Maidah; 38). Jika teks ini hanya dipahami sebatas “apa adanya” atau “tekstual”, maka yang terjadi adalah semua pencuri akan dipotong kedua tangannya.

Secara historis, latar belakang terpuruknya fikih pada keterpakuan tekstual tidak terlapas fenomena perpecahan di kalangan umat Islam. Kondisi keterpurukan fikih pada saat itu dapat dilukiskan sebagai berikut:

Kondisi rapuih bangsa-bangsa muslim yang berlangsung sejak pertengahan abad ke-14 sampai jatuhnya Baghdad membawa akibat pula pada rapuhnya kondisi fikih. Akibatnya, tertuplah pintu ijtihad dan terbelenggunya akal pikiran. Ini merupakan akibat logis dari hilangnya kebebasan berpikir dan kesibukan masyarakat dalam kehidupan yang materealistis. Berkembanglah kemudian semangat taqlid di kalangan fuqaha, di mana untuk menghadapai berbagai masalah dan kasus hukum, mereka tidak lagi menggunakan daya pikir, melainkan lebih banyak mengikat diri pada pendapatpendapat para ulama’ pendahulunya.

Tujuan utama syari’at Islam (termasuk di dalamnya aspek hukum) untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana dikemukakan oleh as-Syatibi. Pada gilirannya syari’at (hukum) Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya, sehingga dengan metode al-‘urf ini, sangat diharapkan berbagai macam problematika kehidupan dapat dipecahkan dengan metode ushl fiqh salah satunya al-‘urf, yang mana ‘urf dapat memberikan penjelasan lebih rinci tanpa melanggar al-Quran dan as-Sunnah. Imam as-Syatibi dalam struktur maqâsid-nya telah memberikan alasan-alasan kenapa umat Islam perlu untuk menjaga sebuah konsistensi pelaksanaan kewajiban individual dan kolektif. Kewajiban kifa’iyyah yang diperlawankan dengan kewajiban ‘ayniyyah (kewajiban individual) merupakan kewajiban masyarakat yang mesti dilaksanakan dengan sebuah cara meskipun tidak setiap orang terlibat. Kewajiban kifa’iyyah bersifat mendasar dan penting karena itu termasuk dalam maqâsid al-syari’ah yang dasar tujuannya adalah untuk kebaikan umum atau al-maslahat al-‘ammah. Kewajiban kifa’iyyah bersifat komplementer bagi kewajiban ‘ayniyyah karena terlaksananya kewajiban kifa’iyyah akan memungkinkan terlaksananya kewajiban ‘ayniyyah. Kewajiban kifa’iyyah bertujuan untuk melestarikan kebaikan umum.

Secara umum, sebenarnya seluruh ulama’ fikih mengamalkan ‘urf atau ‘adat. Terutama kalangan Hanafiyah dan Malikiyah. Imam Abu Hanifah (80-150 H/ 699-767 M) menggunakan Istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk Istihsan tersebut adalah Istihsan bi al-‘Urf (istihsan yang disandarkan pada ‘Urf). Begitu juga dengan Imam Malik (93-179 H/ 12-798 M) yang dikenal dengan amalan ahl al-Madinah atau dalam bahasa lain mendahulukan amalan penduduk Madinah daripada Hadits Ahad (lemah), sedangkan Imam Syafi’i (150-204 H/ 767-819 M) banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal yang tidak ditemukan ketentuan batasannya dalam syara‟ maupun dalam penggunaan bahasa. Kepedulian Imam Syafi’i terhadap ‘urf setidaknya terbukti dari adanya Qaul Qadim (Irak) dan Qaul Jadid (Mesir). Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kendati dalam menetapkan hukum, Imam Syafi’i berpegangan kepada empat hal, yakni; al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas.

Namun, dengan adanya dua ketetapan hukum yang berbeda (qaul qadim dan jadid) membuktikan bahwa dalam menetapkan hukum Imam Syafi’I memperhatikan tradisi yang ada di tempat tersebut.ii Proses penetapan sebuah hukum dengan memperhatikan tradisi setempat, melahirkan sebuah kaidah العادة محكمة (‘adat atau ‘urf itu ditetapkan sebagai hukum).iii Bahkan, ulama’ menempatkannya sebagai” sesuatu yang yang berlaku secara ‘urf adalah seperti sesuatu yang sudah disyaratkan”. Kiranya hal ini senada dengan Imam Syafi’i, sebagaimana dikutip oleh As- Suyuthi dalam al-Asbah wa al- Nazair, bahwa masalah ‘urf dan ‘adat terjadi pada ilmu fikih yang tidak bisa dihitung masalah-masalahnya. Sebagaimana dicontohkan tentang persoalan wanita yang mengalami haid dan baligh bagi laki-laki mengalami mimpi basah. Oleh karena itu, menurutnya bahwa ‘urf baru bisa didefinisikan ketika sudah bertemunya akal dengan pemikiran yang sehat.

Setidaknya dari uraian singkat di atas menjadi jelas bahwa ‘urf atau ‘adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan atas ‘urf atau ‘adat bukanlah karena semata-mata ia bernama ‘urf atau ‘adat. Karena, ‘urf dan ‘adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri atau dalam bahasa lain ‘urf dan ‘adat menjadi dalil sebab ada yang mendukung (ada tempat sandarannya), baik dalam bentuk ijma’ atau maslahat. Berlakunya ‘adat atau ‘urf dikarenakan mengandung sebuah kemaslahatan. Hal ini bisa dibuktikan dari berlakunya ‘adat atau ‘urf di kalangan masyarakat yang telah diterima sekian lama. Karena, pada dasarnya semua pihak sepakat untuk mengambil sebuah ukuran, yakni kemaslahatan untuk menjawab sebuah persoalan yang tidak terdapat di dalam Nash. Selain itu, kebanyakan persoalan yang dihadapi oleh kaum muslim pada zaman Rasulullah “pasti” berbeda dengan persoalan yang dihadapi oleh generasi berikutnya atau zaman sekarang. Dengan demikian, hokum hukum yang disediakan oleh sumber al-Qur’an dan Hadits di masa Rasulullah “harus” ditafsir ulang untuk mencakup dan menjawab persoalanpersoalan baru. Perubahan sosial dalam masyarakat akan terus berkembang dengan diikuti oleh berbagai persoalan yang ada. Oleh sebab itu, muncullah beberapa teori (metodologi) dalam ijtihad. Seperti teori klasik dalam hukum Islam yang meliputi, qiyas, istihsan, ‘urf atau ‘adat, maqasid sayari’ah dan lain-lain. Hal inilah yang dimaksudkan dengan adagium:

الاسلامصا لح لكلّ زما ن ومكا ن

Bahwa Islam selalu mengalami historisitas. Dalam arti, Islam timur tengah tidak bisa dipandang yang paling benar, sedangkan Islam pribumi salah. Justeru, Islam Indonesia tidak kalah Islamnya dengan Arab Saudi, Iran, Sudan, Pakistan dan negara-negara lainnya. Karena, yang dimaksud dengan adagium di atas adalah adanya kontekstualisasi, yakni berdialog dengan lokalitas. Inilah yang pada kenyataannya sudah dipraktekkan oleh para Wali Songo dalam mengislamkan nusantara. Bahkan, oleh para imam mazhab seperti as-Syatibi yang menitikberatkan penetapan sebuah hukum pada kemaslahatan, bukan memaksakan sebuah teks kepada realitas yang sedang atau selalu berkembang.

Senada dengan hal itu, Kyai Haji Muchit Muzadi juga mengatakan bahwa agama itu selalu membutuhkan tradisi atau budaya lokal. Sebab, agama yang diperuntukan untuk manusia ternyata juga selalu dipengaruhi oleh lingkungannya. Seperti halnya tentang “waladun shalihun yad’u lahu (anak shaleh yang mendo’akan orang tuanya)”. Di Indonesia, pengertian ini dirangkaikan dengan tradisi yang ada di Indonesia. Misalnya di Jawa, kalau ada orang meninggal, orang-orang biasanya jagongan (berbincang-bincang), dengan jagongan itu mereka membicarakan orang, terus keademan (kedinginan), mereka mencari minuman yang hangathangat sambil main kartu dan lain-lain. Tradisi tersebut berlangsung lama, hingga ketika para mubalig Islam, Wali Songo atau Kyai menerapkan pengertian masalah tersebut dirangkaikan dengan proses jagongan dan mele’ an. Memang prosesnya cukup lama, hingga kemudian muncul apa yang dikenal saat ini dengan tradisi tahlil atau tahlilan. Hal ini jangan dianggap gampang, karena itu tidak mudah mengubah jagongan menjadi tahlilan. Sebab, membutuhkan waktu yang lama atau panjang. Tahlilan sendiri bukan merupakan sebuah transaksi, melainkan sebagai salah satu wujud permohonan. Inilah yang sebenarnya disebut sebagai “pemurnian”. Karena, sejatinya “pemurnian” itu sama dengan menyapu lantai, bukan lantainya yang dihilangkan, melainkan debu atau kotorannya lah yang dihilangkan. Persis seperti “sikat gigi”. Jadi, kotorannya yang dihilangkan, bukan giginya. Lokalitas bukan “makhluk” yang “wajib dimusuhi”, melainkan dijadikan media kultural untuk menumbuhkan ajaran agama. Bahkan, menurut Hasyim Muzadi kedatangan Islam di Indonesia yang telah berisi penuh dengan agama Hindu-Budha dan nilai lokal tidak mungkin dibongkar dengan kekerasan. Hal itu sebabkan karena agama tidak boleh dipaksakan, melainkan dengan kesadaran.

Selain itu, tradisi bukanlah sesuatu yang bersifat “stagnan”, karena dia diwariskan dari satu orang atau generasi, kepada orang lain atau ke generasi lain. Maka, di dalam tradisi akan terdapat perubahan-perubahan, baik dalam skala besar maupun kecil. Dengan kata lain, tradisi tidak hanya diwariskan, tetapi juga dikonstruksikan (invented).v Dalam konsepsi ini, maka keanekaragaman Islam lokal yang diperlihatkan dari coraknya, yang banyak mengakomodasi Islam dan banyak mempertahankan tradisi, mestinya berada dalam siklus di atas. Artinya, kepercayaan terhadap tradisi yang dianggap “sinkretik” lambat laun akan mengalami proses alamiyah; berubah dan menjadi. Berubah sama sekali atau ditinggalkan atau menjadi tradisi baru yang dipraktikkan generasi selanjutnya.

Jadi, ketika berbicara tentang tradisi Islam, berarti berbicara tentang tradisi serangkaian ajaran atau doktrin yang terus berlangsung dari masa lalu sampai masa sekarang, yang masih tetap ada dan tetap berfungsi di dalam kehidupan masyarakat luas. Perlu untuk ditegaskan, bahwa “proses menjadi” melibatkan setidaknya dua unsur yang berperan, yaitu kesadaran kognitif dan sistem tindakan. Keduanya berlangsung terus menerus dalam upaya melakukan “negosiasi” yang terus berlangsung dalam gerak laju zaman. Akan tetapi, “negosiasi” yang dimaksud bukan dengan cara kekerasan, melainkan dengan kedamaian yang arif. Karena, “negosiasi” antara Islam dan tradisi atau sebaliknya adalah suatu proses yang panjang dalam gerak kebudayaan yang tidak pernah berhenti. Hal inilah yang “harus” ditunjukkan oleh Islam, bahwa Islam bukanlah agama yang  “keras”, melainkan “arif” dalam menyikapi segala hal, termasuk kebudayaaan. Senada dengan apa yang ditulis oleh Fahmi Ahmadi, bahwa hukum Islam merupakan hukum yang memiliki fleksibelitas tinggi.

Meminjam slogan Ibn Qoyyim, bahwa hukum berubah sesuai dengan berubahnya waktu dan tempat. Perubahan hukum dengan menyesuaikan waktu dan tempat merupakan tujuan agar tidak menyempitkan manusia. Hal ini diperlukan, karena hukum yang berlaku pada masa tertentu, belum tentu dapat diberlakukan pada waktu yang lain. Begitu juga dengan sebaliknya, bahwa hukum yang berlaku di suatu tempat, belum tentu dapat dibelakukan di tempat yang lain. Adaptabilitas hukum jelas merupakan salah satu hal yang “strategis”, apalagi jika yang dihadapi dalam hal ini hukum Islam berhadapan dengan pluralitas masyarakat. Karena, yang menjadi inti dari diberlakukannya hukum adalah sebuah kemaslahatan atau keadilan sosial. Seperti yang di ungkapkan oleh Abdurrahman Wahid, bahwa tujuan diberlakukannya hukum itu bukan apakah hukum itu “harus” dari Islam (qanun) atau bukan. Melainkan, bagaimana seseorang yang bersalah itu mendapatkan sebuah hukuman (ditindak) yang setimpal dari apa yang telah dilakukannya, menegakkan sebuah keadilan, sehingga seseorang yang melakukan sebuah tindak kejahatan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.vii Lebih dari itu, Sahal Mahfudh juga menegaskan bahwa jika diperhatikan sebenarnya fikih sosial merupakan bentuk “perbincangan” antara fikih dan realitas yang ada.

Sebab, fikih bukanlah sebatas ritualitas agama (hubungan vertikal) saja atau terbatas pada legal formal, melainkan sebuah prinsip untuk mencari sebuah kemaslahatan bersama. Selain itu, fikih juga harus dibarengi dengan dimensi “etik”, agar pengembangannya benar-benar sejalan dengan fungsinya. Pembarengan ini bisa dilakukan dengan cara mengintegrasikan maqasid al- syari’ah ke dalam proses pengembangan kerangka teori fikih. Lebih tepatnya, hikmah hokum diintegrasikan ke dalam illat (alasan) hukum, sehingga diperoleh suatu produk hukum yang bermuara pada kemaslahatan umum.

Urgensi dari fikih sosial sebenarnya terletak pada kepedulian dan keberpihakannya kepada maslahat yang lebih besar, sehingga relatif bisa mencegah sikap pemaksaan kehendak. Membangun fikih tidak bisa berangkat dari titik nol yaitu dari sesuatu yang sama sekali beku. Sebab, jika kita menengok ke belakang, maka kita akan melihat bahwa fikih itu selalu menawarkan banyak bentuk yang semuanya dilatarbelakangi oleh adanya kehendak untuk merespons setiap situasi dan kondisi yang berbeda dan berubah dengan tanpa melepaskan diri dari paralelisme bangunan awal (membangun harmoni antara yang lama dan yang baru merupakan langkah yang bijaksana untuk selalu menjaga dan mengembangkan fikih). “mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Almuhafadhatu ala al-qadim as shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al ashlahah. Seperti halnya para Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam ke Nusantara tidak menghilangkan total tradisi yang sudah lama mengakar pada masyarakat. Justeru, para Wali Songo menggunakan tradisi lama tersebut dengan memasukkan unsur Islam sebagai penunjang untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai belahan nusantara.

Oleh: Ulin Ni`am

 

 

[1] Kirannya kata “orisinal” inilah yang memicu adanya perdebatan panjang pada umat Islam, terutama dalam hal tradisi atau budaya. Mana yang termasuk yang diajarkan oleh Nabi dan mana yang tidak diajarkan. Jika yang pertama lebih sering dikenal dengan “sunnah”, sedangkan yang kedua biasa disebut dengan “bid’ah”. Padahal jika kita telisik bersama, bahwasanya Nabi bukan mengajarkan “budaya”, melainkan mengajarkan “subtansi”. Kiranya tidak akan terdapat sebuah perdebatan, jika dua arus yang berselisih ini berangkat dari sebuah ukuran yang jelas, yakni pada ranah mua’malah termasuk habblum minannas yang jadi tolok ukur adalah kemashlahatan, berbeda dengan ranah ibadah habblum minaallah yang mempunyai rujukan, yakni al-Qur’an, Hadits, serta mungkin Ijma’.

Bagikan...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

One thought on “Paham-Paham Yang Perlu Diluruskan(?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *