Menelusuri [Kembali] Kiprah dan Strategi Politik Syarif Hidayatullah

Waktu membaca 9 menit

 “Orang Portugis tentu tidak menyangka, bahwa renaissance mereka dibalas “renaisance” ala Syarif Hidayatullah seorang Wali penyebar Islam di Jawa Barat. Renaisance Barat telah dijawab oleh “renaissance” Indonesia yang patriotik dan ber-Taqwa.”

__KH. Saifuddin Zuhri, Kaleidoskop Politik di Indonesia jil. 2 (1983).[1]

              Politik, ketika ditempatkan dalam alur pewacaan dewasa ini akan selalu tertuju pada bentuk politik yang praktis. Satu bentuk politik yang hanya terbatas pada gerakan-gerakan partai atau kelompok oposisi tertentu. Ajaibnya, hal semacam ini seakan telah membentuk konsepsi absolut tentang politik itu sendiri. Terutama dalam benak awam yang berlogikakan opini publik dan media. Setidaknya, dalam pembacaan penulis, hal ini menimbulkan konsekuensi logis pada dua arah; pertama, munculnya dikotomisasi antara yang politik dan yang bukan politik, semisal seni dan agama. Dari konsekuensi pertama ini muncul misalnya ketegangan publik yang dikeruhkan oleh pertanyaan “apakah seorang kyai [tokoh] layak berpolitik?” Kedua, dari konsepsi bentukan partai dan pemberitaan media, politik seketika menjadi gerakan dan aksi yang kaku. Yang hanya menawarkan pilihan kalah atau menang, bunga atau darah kematian. Politik yang dilancarkan pun menjadi politik yang positivistik dan deterministik. Dan pengalaman semacam ini sudah menjangkiti gerakan politik kampus sebagaimana yang telah Saung bicarakan pada edisi sebelumnya.[2]

                Akibatnya apa kemudian? Organisasi pergerakan kampus tidak lagi memiliki gigi sebagai oposisi yang mengawasi kinerja pihak kampus, sebagaimana fungsinya tempo dulu. Fungsi controlling dengan sendirinya meredup. Kebijakan-kebijakan kampus tidak lagi mengambil tempat untuk didiskusikan, dipertimbangkan dan diawasi. Hal itu sekarang jauh, bak bintang di pelupuk malam.

Nah, dengan membicarakan Syarif Hidayatullah, terutama kiprah politiknya, walaupun dianggap usang, akan mampu memberikan angin segar bagi kebuntuan epistemologis gerakan politik kampus secara khusus, politik nusantara secara umum. Karena dari sini, konsepsi politik yang menjelma tembok besar tersebut akan digerus dan kembali dileburkan. Bahwa politik hanyalah gerakan sikut-menyikut dan kaku, adalah anggapan yang salah, yang beranak pinak dalam ketidaksadaran masyarakat kampus saja. Kesadaran tentang hal itu harus mulai dibangkitkan, dimulai dengan menyadari nama besar di gapura kampus tersebut.

Dari itu, tulisan ini ingin kembali mengorek praktek politik yang lebih luwes dan lentur. Di mana ia tidak mengimplikasikan dikotomisasi politik dan non-politik serta yang melahirkan satu gerakan yang tidak kreatif, terutama dalam konteks perpolitikan kampus. Bagaimana sebenarnya politik ala Wali Songo yang terbukti ampuh tersebut? Bagaimana bisa Syarif Hidayatullah yang notabene adalah seorang wali, ahli agama dan sufi mampu memiliki wawasan politik yang begitu luas serta kiprahnya yang begitu sentral dalam pembentukan tiga kerajaan Jawa? Apa misalnya peran pendidikan (mendirikan pesantren), seni dan budaya dalam sebuah strategi perpolitikan? Dari sini refondasionalisasi akan dilakukan…

 

Asal Mula Cirebon

Masuknya Islam ke Indonesia tidak langsung identik dengan berdirinya sebuah kerajaan Islam. Puluhan bahkan hingga ratusan tahun lamanya Islam memasuki suatu daerah, dipeluk oleh penduduk di bawah kekuasaan raja-raja Hindu dan Budha. Tahap demi tahap ummat Islam naik dan berkembang, lalu membentuk suatu kelompok-kelompok yang melahirkan masyarakat Islam. Setelah melalui proses sejarah yang panjang, akhirnya berdirilah sebuah kerajaan Islam.

Islam masuk ke pulau Jawa pada tahun 1399 Masehi, pertama kali dibawa oleh seorang Muballigh yaitu Maulana Maliq Ibrahim, yang di tangannya pula Islam menyebar ke seluruh pulau Jawa termasuk Jawa Barat. Pada mulanya kawasan Jawa Barat dikuasai oleh Kerajaan Hindu yakni Kerajaan Raja Galuh atau yang sering disebut juga Kerajaan Pajajaran. Rajanya bernama Prabu Cakraningrat yang saat itu menduduki kekuasaannya di kawasan Pakuan Pajajaran, Bogor.[3] Kerajaan ini meliputi juga daerah Palimanan dengan Dipati Kiban sebagai mangkubuminya. Daerah Palimanan kebetulan berbatasan dengan daerah Pasambangan/Caruban Larang yang berada di kawasan pesisir, yang pada saat itu mempunyai pelabuhan yang cukup ramai oleh pedagang-pedagang luar negeri semisal Arab, Persi, Cina, Malaka, dan lain-lain.

Sebelah timur Pasambangan ada sebuah daerah pantai luas disebut dengan Kebon Pesisir, yang dikuasai oleh Ki Gedheng Alang-Alang, sang Kuwu Caruban yang pertama. Dukuh Kebon Pesisir ini yang semula disebut Syarumban kini dikenal dengan Cirebon yang berarti pusat percampuran penduduk dari berbagai daerah. Dukuh ini dibangun pada tanggal 1 Sura 1445 Masehi oleh Pangeran Cakrabuana.[4] Kawasan yang pada mulanya hutan belukar ini kemudian dibabat dan dibangun indutri rumah terasi dan bledrang dengan alat lumpang dan batu besar. Sejak inilah dukuh tersebut dikenal dengan nama Dukuh Cirebon, tepatnya pada tahun 1447 Masehi.

Pada tahun 1479 Masehi, Pangeran Cakrabuana resmi diangkat sebagai penguasa Cirebon di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Pada mulanya Cirebon termasuk daerah kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran, bahkan menjadi salah satu kota pelabuhan kerajaan tersebut. Namun, setelah wafatnya Prabu Siliwangi , tahta Kerajaan Pajajaran jatuh ke tangan Pangeran Cakrabuana. Setelah itu Pangeran Cakrabuana menyerahkan tahta kerajaan tersebut kepada Syarif HIdayatullah atau Sunan Gunung Jati.[5] Sejak itulah Kesultanan Cirebon menjadi kesultanan yang berasaskan agama Islam, yang nantinya akan menyebar pada segenap wilayah bekas Kerajaan Pajajaran. Dengan ini, dapat dikatakan Pajajaran adalah awal Cirebon dan Cirebon adalah akhir dari Pajajaran.

 

Syarif Hidayatullah dan Tiga Kerajaan

Maha patih Gajah Mada meninggal pada tahun 1364 Masehi, hal ini disusul pula dengan keadaan Kerajaan Majapahit yang mulai mengalami dekadensi berkepanjangan. Sejak itu Majapahit mengalami titik turun, berangsur mundur dan kian redup cahayanya. Bahkan Sri Kertabumi yang menjadi raja terakhir Kerajaan Majapahit sudah tidak dapat lagi mengembalikan kemakmuran Majapahit kala itu.

Datanglah Raden Fatah, seorang pangeran Majapahit yang lahir pada tahun 1455 Masehi.[6] Ia tidak tinggal diam menyaksikan ayahnya yang pada saat itu kebingungan serta mengalami ketakutan untuk menghadapi huru-hara dan pemberontakan yang sedang memanas. Ia menyadari begitu banyak intrik-intrik dan persekongkolan kaum istana untuk saling berebut menguasai Majapahit yang sudah diambang keruntuhan. Ia mengambil alih kepemimpinan negara dengan memindahkan pusat pemerintahan ke pantai utara pulau Jawa, di Demak atau Bintoro. Pada saat itu ia menjadikan Islam sebagai dasar kepemimpinan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri sebagai kerajaan penerus Majapahit.

Namun, Kerajaan Majapahit tidak secara langsung musnah begitu saja, Majapahit masih tetap berjalan oleh kepemimpinan Girindrawardhana, salah seorang menantu Sri Kertabumi. Akan tetapi Giridrawardhana melakukan penyelewengan dan berkhianat kepada Kerjaan Demak dengan bersekongkol secara gelap dengan Portugis untuk melemahkan Kerajaan Demak. Sultan Demak menugaskan kepada kedua panglimanya; Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati untuk memadamkan pemberontakan serta huru-hara akibat ulah dari politik Girindrawardhana. Maka pada tahun 1525 Masehi Majapahit resmi runtuh, sirna ilang kertaning bumi. [7]

Sebelumnya, pada tahun 1522 Masehi Kerajaan Pajajaran telah dikuasai oleh Kerajaan Demak. Namun Kerajaan tersebut masih diberi wewenang memerintah sendiri sebagai kerajaan vasal atau kerajaan yang tunduk pada Kerajaan Demak. Pada saat itu pula Pajajaran akhirnya mengikuti sejarah Girindrawardhana, melakukan persekongkolan dengan orang-orang Portugis. Sebagai kerajaan yang berdaulat, Demak tidak dapat membiarkan semua ini berlangsung. Ketika itu Syarif Hidayatullah dipercaya untuk mengusir Portugis serta memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh Kerajaan Pajajaran.

Tidaklah sulit bagi Sunan Gunung Jati untuk mengadakan perhitungan dengan Pajajaran. Beliau memperoleh banyak dukungan dari sebagian besar rakyat Jawa Barat, terutama daerah pantai utara yang berjiwa keprajuritan. Pada tahun 1526 Masehi angkatan perang Demak di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati menduduki ibukota Pajajaran. Pada tahun ini juga, Sunan Gunung Jati membangun protektorat Kesultanan Banten yang di kepalai oleh Pangeran Sebangking bergelar Sultan Hasanuddin.[8] Pembangunan ini sebagai salah satu jalan diserahkannya tahta kepemerintahan Kerajaan Islam Banten kepada Sultan Hasanudin.

Melihat kondisi Sunan Gunung Jati yang sudah mulai tua, sudah tiba saatnya ia lebih menitik beratkan kegiatannya dalam mendidik santri sebagai pembinaan kader-kader bangsa di masa mendatang. Pada tahun 1527 Masehi Sunan Gunung Jati memimpin sendiri kependudukan serta penaklukan Majapahit yang berhianat. Dengan demikian berakhirlah persekongkolan politik antara Portugis-Pajajaran dan Majapahit-Portugis. Setelah peristiwa tersebut, Sultan Fatah mengangkat Syarif Hidayatullah untuk memerintah Jawa Barat yang berkedudukan disekitar pantai Cirebon di bawah perlindungan Kerajaan Demak.

Dari sejarah singkat yang telah disajikan di atas, setidaknya Syarif Hidayatullah berperan besar dalam pembetukan tiga kerajaan di Jawa yang menjadi pilar untuk perkembangan Islam yang lebih luas. Dalam konteks ini, Syarif Hidayatullah masih berposisi sebagai pemadam api pemberontakan bekas wilayah kerajaan lama yang bergerak melalui peperangan. Dapat dilihat kemudian, jika memang diantara wali yang ada, Syarif Hidayatullah merupakan sosok yang pas untuk berada di posisi tersebut. Karena, disamping diakui sebagai ulama yang alim dan sakti mandraguna[9], kalau ditilik dari garis keturunan beliau merupakan keturunan dua raja yang tentu tidak gagap lagi dalam masalah perpolitikan dan perang. Apalagi beberapa kejadian di atas berkobar di wilayah Jawa Barat, wilayah yang sangat beliau kenal bahkan beliau pimpin.

 

Pengajaran [Pesantren] Sebagai Strategi Jitu

Ada yang menarik dari petikan kalimat K.H.R. Moh. Adnan yang dikutip Agus Sunyoto dalam bukunya, bahwa “Kanjeng Susuhan Ing Gunung Jati ing Cirebon, amewahi donga hakaliyan mantra, utawi parasat miwah jajampi utawi amewahi dadamelipun tiyang babad wana.”[10] Tiap-tiap Wali Songo, dalam pemaparannya, memiliki tugas yang berbeda dalam mengubah tatanan nilai-nilai dan sistem sosial-budaya masyarakat, termasuk Syarif Hidayatullah. Beliau bertugas untuk mengajarkan tatacara berdoa dan membaca mantra, tatacara pengobatan, serta tatacara membuka hutan.[11]

Nah, mari kita kupas hal menariknya. Sebelumnya telah disebutkan bahwa dalam pembentukan tiga kerajaan Jawa, Syarif Hidayatullah memiliki peran sentral. Kredibilitas dan kapabilitasnya sebagai seorang politikus dan pejuang handal tidak perlu diragukan lagi. Tapi mengapa kemudian dalam traktat penugasan Wali Songo beliau diberikan tugas yang sekilas tidak mempunyai hubungan dengan bakat politiknya? Pertama beliau bertugas untuk mengajarkan cara berdoa dan membaca mantra, kedua mengajarkan cara pengobatan dan ketiga mengajarkan cara membuka hutan.

Coba kita tajamkan bidikan pada tiga tugas tersebut. Hal apa yang paling terkait dengan ketiga tugas yang diemban Syarif Hidayatullah sebagai salah seorang Wali Songo tersebut? Pesantren! Apa hubungannya strategi politik dan pesantren? Inilah yang akan kita lihat. Sejauh mana sebenarnya pengajaran menjadi semacam strategi politik yang jitu, sebagaimana yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah. Dalam sejarah nusantara, hal ini pun sudah dibuktikan dan ditunjukkan Nadhlatul Ulama’ dalam membangun strategi politiknya.[12]

Pada masa kepemimpinan Syarif Hidayatullah, Kerajaan Cirebon berada di puncak kejayaannya. Hal ini disebabkan karena keluhuran ilmu beliau miliki.[13] Setelah dirasa cukup dalam menimba ilmu, Syarif Hidayatullah memutuskan untuk pergi ke Jawa karena keinginan beliau menjadi Muballigh di pulau Jawa. Selama perjalanan ke pulau Jawa beliau sempat singgah di Samudra Pasai, sebuah tempat di Aceh yang pada masa itu sudah merupakan kerajaan Islam yang cukup besar karena sudah berdiri sejak tahun 1296 Masehi/ 406-432 Hijriah, kerajaan ini dikenal juga dengan nama Kerajaan Pase.[14] Sesampainya di Cirebon, meski disibukkan oleh misi dakwah, Syarif Hidayatullah tetap mendirikan pesantren di Dukuh Sembung yang termasuk wilayah Pasambangan. Beliau juga mengajar di beberapa tempat, semisal di wilayah Badaban.[15]

Walaupun mayoritas Wali Songo memiliki pesantren atau dukuh dan mengajar, pengajaran yang dilakukan Syarif Hidayatullah memiliki maksud lain daripada hanya sekedar mengajar. Untuk itulah mengapa Wali Songo memberikan tiga tugas tersebut kepada salah seorang Wali yang tidak hanya alim, tapi juga memiliki kemampuan politis yang handal yaitu Syarif Hidayatullah.

Dapat diterka kemudian, walupun tidak ada rekaman sejarah yang menceritakan hal tersebut, bahwasanya selain sebagai proses transfer keilmuan, pengajaran dan pendirian pesantren tersebut merupakan salah satu strategi politik jangka panjang yang sudah direncanakan Wali Songo dan Syarif Hidayatullah secara khusus. Termasuk misalnya pembangunan basis formatif kepesantrenan dan pengabdian mengajar yang terus diturunkan hingga KH. Wahid Hasyim dan KH. Saifuddin Zuhri, sehingga di tangan keduanya Syarif Hidayatullah menjadi nama bagi lembaga pendidikan yang [diharapkan] berkharakter serupa.

 

Akhiran…

Masih banyak lagi jalan yang dimanfaatkan oleh Wali Songo sebagai strategi politiknya. Tidak melulu hanya terpaku pada satu cara, semisal perang. Bahkan, strategi politik yang melibatkan seni dan kebudayaan masyarakat terbukti memiliki efektifitas yang lebih nyata bila dibandingkan politik kaku ala partai. Hal ini yang dibahasan oleh KH. Saifuddin Zuhri sebagai “renaisance” ala Syarif Hidayatullah, seorang Wali dan penyebar Islam, yang dengan taktik “renaisance”-nya itu beliau mampu mengalahkan ranaisance Portugis dan Bangsa Eropa pada umumnya. Renaissance yang meraka [orang barat] bangga-banggakan.

“Tidak berpolitik tidak berarti tidak memiliki wawasan politik. Saya tidak berpolitik praktis, tapi saya memiliki wawasan politik sebagai warga Negara. Sebagaimana yang saya praktekkan dalam keseharian saya selama memimpin NU.”[16] Perkataan KH. Sahal Mahfudz ini juga mengarahkan bahwa politik tidak melulu harus ditransformasikan dalam bentuk praktisnya. Ada banyak bidang yang bisa dimasuki untuk berjuang secara politis. Bahkan, hanya focus dalam bentuk praktisnya saja, seketika politik menjadi mati.

Jadi, pertanyaan “apakah kyai layak berpolitik atau tidak?” adalah pertanyaan yang tidak penting dipersoalkan. Dari perkataan KH. Sahal Mahfudz di atas tergambar dua pemahaman; pertama bahwa tidak ada sekat pembeda antara agama dan politik. Keduanya satu-kesatuan yang saling melengkapi. Seperti halnya peran Syarif Hidayatullah yang telah dibahas di atas. Kedua, politik tidak hanya dipahami sebagai politik praktis. Sejauh seseorang memiliki cita-cita luhur, terutama untuk bangsa negaranya serta terus berusaha untuk diwujudkan, saat itu pula ia sedang berpolitik.

Akhiran wa laisa akhiran, penamaan Syarif Hidayatullah kalau benar-benar direnungi dan diistifadah, terbukti menyimpan nilai-nilai berharga yang dapat diaplikasikan dalam segenap problematika kekinian. Khususnya bagi kebuntuan intelektual dan pergerakan politik kampus saat ini. Tapi faktanya, jangankan direnungi dan dihayati, dengan “kretifitas tinggi” kawula mudanya, Syarif Hidayatullah disingkat habis menjadi “Syahid”. Berjuang, berperang melawan berbagai tugas dosen agar mati “Syahid”?! []

 

Oleh: Lili Siwidyaningsih

 

 

 

 

 

 

Catatan Akhir:

[1] Kh. Saifuddin Zuhri, Kaleidoskop Politik di Indonesia Jilid 2, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hal. 5.

[2] Roby Zidny Ilman, “Pergerakan Politik Kampus Tidak Berbobot”, dalam Buletin Saung, Kajian Goes to Campus, (Jakarta: Komunitas Saung, 2013), edisi VIII, hal. 14.

[3] P.S. Sulendraningrat, Sejarah Cirebon, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), hal. 17

[4] Pangeran Cakrabuana adalah putra mahkota dari Prabu Siliwangi dengan Rara Sumbang Larang yang menjadi raja terakhir dari Kerajaan Pakuan Pajajaran tahun 1579 Masehi, lihat: P.S. Sulendraningrat, Sejarah Cirebon, hal. 19

[5] Prabu Siliwangi memiliki tiga orang anak; Pangeran Cakrabuana, Ratu Mas Lara Santang, dan Pangeran Kian Santang. Ratu Mas Lara Santang adik dari Pangeran Cakrabuana yang akhirnya menikah dengan seorang sultan dari Mesir yang bernama Maulana Ishaq yang akhirnya melahirkan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Menyakut penyerahan tahta Kerajaan Pajajaran kepada Sunan Syarif Hidayatullah, hal ini sebenarnya sudah menjadi rencana dan keinginan Pangeran Cakrabuana, yakni menjadikan keponakannya; Syarif Hidayatullah sebagai penguasa Cirebon selanjutnya. Baca: R.H Unang Sunardjo SH, Kitab Purwaka Caruban, 1983, hal. 59

[6] Raden fatah adalah anak dari Raja Sri Kertabumi. Lihat:  KH. Saifuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangan di Indonesia, (Bandung: PT AL-MA’ARIF, 1981), hal. 242

[7] KH. Saifuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangan di Indonesia,hal. 245

[8] Seorang putra Sunan Gunung Jati dari ibu seorang putri Banten. Lihat: P.S. Sulendraningrat, Sejarah Cirebon, hal. 19

[9] Syarif Hidayatullah memiliki kelebihan dibandingkan wali-wali lainnya. Kelebihan yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga sekalipun; yakni sedikitnya Syarif Hidayatulah telah 2 kali menengok lauhul mahfudz untuk mengecek kebenaran suatu berita. Baca: Ahmad Baso, Pesantren Studies 4a, (Tanggerang: PUstaka Afid, 2013), hal. 28-29. Baca juga: P.S. Sulendraningrat, Babad Tanah Sunda/ Babad Cirebon, tb, hal. 31.

[10] Tertulis dalam K.H.R. Mohammad Adnan, Petikan Saking Buku Primbon Kuna, milik Raden Hardjaprawira, (Penumping Solo, 1952).

[11]  Agus Sunyoto, Wali Songo: Rekonstruksi Sejarah yang Disingkirkan, (Jakarta: Transpustaka, 2011), hal. 90.

[12] Selengkapnya tentang gambaran politik NU dan strateginya yang luar biasa, baca: Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967, (Yogyakarta: LKiS, 2009).

[13] Di dalam Sejarah Wali, Syarif Hidayatullah dikisahkan berguru kepada Syaikh Najmurini Kubro di Mekkah, beliau mengambil tarekat Nakisbandiyah (Naqsyabandiyah), terekat Istiqoi dan tarekat Syathari (Syathariyah) samapi mencapai tingkatan makrifat. Baca: Agus Sunyoto, Wali Songo: Rekonstruksi Sejarah yang Disingkirkan, hal. 156

[14] KH. Saifuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangan di Indonesia, hal. 197

[15] Baca: R.H Unang Sunardjo SH, Kitab Purwaka Caruban, 1983.

[16] KH. Sahal Mahfudz, “Regenerasi di NU Harus Dilakukan”, kutipan wawancara Hamzah Sahal dan Ahmad Fawaid dalam Jurnal Tashwirul Afkar, Menemukan Kembali Strategi Kebudayaan NU, (Jakarta: PP Lakpesdam NU, 2008), edisi 25, hal. 125.

 

Bagikan...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *